Bisnis, JAKARTA — Perjalanan kredit kepemilikan rumah (KPR) terus mengalami dinamika pasca-orde baru. Pada tahun 2002, Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah kala itu mengeluarkan keputusan nomer 139 yang mengatur tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas KPR bersubsidi, baik untuk Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) maupun untuk Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS). Aturan tersebut untuk mengatur secara spesifik kepemilikan rumah MBR.
Melihat Dinamika KPR Setelah Rezim Orde Baru
Pemerintah terus menyempurnakan skema KPR FLPP dimana saat ini skema pembiayaan rumah bersubsidi memberikan uang muka 1% dengan bunga flat 5% hingga 20 tahun.
Bisnis Indonesia Premium Terbaru

Job Market Outlook Remains Bleak

Govt Promises More Incentives for EV Automakers
